Demikian dikemukakan Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan (Kapus Pinmas) Kemenag Masyhur! AM, di Jakarta, kemarin. "Kemenag selalu terbuka dan tak pernah menutup-nutupi informasi yang memang menjadi hak publik maupun pers, apa pun informasi yang tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan langsung kita jawabsecara objektif, transparan dan apa adanya," ujarnya.
Meski demikian, Masy-huri menyesalkan adanya sejumlah isu yang memojokkan Kementerian Agama, padahal tak pernah terbukti. "Seperti tuduhan korupsi, penggunaan dana abadi umat (DAU) untuk membiayai DPR, ulama, dan wartawan untuk naik haji, dan sebagainya. Ini kan menyesatkan. Tapi kita sudah jalankan mekanisme sesuai aturan, dengan mengirimkan hak jawab ke media yang 1hilar menulis berita. Alhamdulillah sudah direspons dan jawaban dari kami sudah dimua," ujarnya.
Masyhuri mengimbau masyarakat agar jernih melihat persoalan dan tidak mudah terpancing isu yang tidak sesuai fakta. "Sebab, itu akan mengarah fitnah. Dan ini berbahaya bagi upaya membangun pemerintah yang baik dan akuntabel. Karena publik akan selalu mempersepsikan buruk akibat fitnah-fitnah yang tidak bertanggungjawab itu," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Masyhuri juga menyinggung soal kinerja Ke-menterian Agama. Menurut dia, Kemenag, terus berupaya memperbaiki citra dan kinerjanya di berbagai sektor. Antara lain, memantapkan reformasi birokrasi, pemberantasan KKN, memperbaiki pelayanan penyelenggaraan haji dengan menerapkan manajemen mutu berstandar internasional (ISO) setelah mendapat sertifikasi ISO.
Kinerja Kemenag
"Sejak dilantik Oktober tahun lalu, ada banyak hal yang dilakukan Menteri Agama Suryadharma Ali bersama Sekjen Bahrul Hayat dalam membangun kinerja Kemenag," ujarnya. Seperti peningkatan kualitas kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, optimalisasi kualitas pendidikan agama, penyelenggaraan ibadah haji, dan penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Menurut dia, Kemenag juga terus menggenjot ki-nerja keuangan. Antara lain, tutur dia, menargetkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2010. "Menteri Agama telah menginstruksikan semua jajaran bekerja keras mencapai itu," ujarnya.
Seperti diketahui, tahun ini, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menjadi lembaga tercepat menyerahkan laporan keuangan ke Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Masyhuri mengatakan, Menteri Agama juga mendorong keras pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kementerian Agama. "Saat inj, selain menciptakan tata kelola yang bersih, juga menerapkan sistem pencatatan daii keuangan yang lebih baik," katanya.
Masyhuri juga menyebutkan, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama, tak hanya menyangkut pembaruan organisasi, tata kerja dan administrasi yang harus memenuhi prinsip-prinsip goodgovernance. Tapi, juga menyentuh perbaikan sikap mental dan budaya kerja.
"Menag dan Sekjen Kemenag selalu menekankan dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Agama, agar kualitas intelektual dan emosional selalu ditingkatkan. Di mana tuntutan tertingginya adalah pelayanan yang bersifat profesional, cepat, transparan, akuntabel dan humanis harus dikedepankan, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis," ujarnya.
Masyhuri menjelaskan, Kementerian Agama sangat berkepentingan mela-, kukan reformasi birokrasi untuk menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi prestasi dan terus menerus bertekad memberantas korupsi.
"Sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam mengawal pembangunan moral dan karakter bangsa, Kemenag sangat peduli terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Masyhuri (Yudhiaimii
Sumber akses: http://bataviase.co.id/
